Gerak-gerik Pemerintah Buka Jalan Lebar buat Mobil Listrik

Pemerintah terus berupaya membuat Indonesia semakin menarik buat investor untuk pengembangan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir.

Jakarta, CNN Indonesia — 

Keinginan pemerintah menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masuk ke level lebih tinggi setelah Presiden Joko Widodo meneken aturan percepatan pengembangannya pada 2019.

Setelah itu, walau satu dua hal terkendala pandemi Covid-19, pemerintah terus membuka jalur sambil mendandani paras Indonesia agar semakin menarik buat investor. Arahan dari kabinet Jokowi juga terus bergerak mengorbitkan mobil listrik dengan berbagai cara guna mendukung promosinya.

Sejauh ini sudah ada beberapa produk mobil listrik murni yang dijual di Indonesia seperti merek BMW, Mercedes-Benz, Tesla, dan yang paling baru Hyundai. Motor listrik pun mulai bermunculan seperti Gesits, Viar, dan terkini United Bike, produsen sepeda yang merancang skuter listrik untuk dijual di dalam negeri.

Infrastruktur pengisian baterai yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ideal juga perlahan mulai dibangun meski sampai sekarang jumlahnya masih sangat sedikit.

Masuk ke 2021, pengembangan mobil listrik diprediksi kian gencar dan ada banyak langkah lanjutan berdasarkan persiapan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Seiring hal itu ada sejumlah produsen yang sudah menyatakan komitmennya membangun pabrik dan merakit kendaraan listrik di Tanah Air.

Pelaksana Tugas Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Restu Yuni Widayati mengatakan tahun ini pemerintah bakal semakin sibuk melakukan persiapan demi menyambut kendaraan listrik di Tanah Air.

Menurut Restu persiapan itu di antaranya menyelesaikan dua Peraturan Kemenperin amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Yakni Permenperin mengenai Spesifikasi, Peta Jalan, serta TKDN, dan Permenperin CKD atau IKD Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB/BEV),” kata Restu saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (7/1).

Kemudian Restu bilang pemerintah juga sedang mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang klasifikasi barang dan tarif bea masuk impor untuk pengembangan kendaraan listrik melalui impor secara Incompletely Knock Down (IKD).

Usulan lainnya yakni pemberian insentif bea masuk CBU kendaraan Berbasis Baterai bagi kendaraan bermotor listrik yang kini masih dibangun industrinya dan merevisi kode KBLI yang memasukkan KBLBB dalam lingkup Industri Kendaraan Bermotor.

Persiapan dikatakan Restu tidak hanya untuk mobil listrik, melainkan juga motor listrik. Atas dasar itu pada tahun ini pemerintah sedang mengusulkan motor listrik masuk ke e-Catalogue.

Dikatakan dia pemerintah juga akan melakukan percepatan pemberian NIK bagi kendaraan listrik. Restu bilang hingga November 2020 sudah ada 18 industri motor listrik dengan kapasitas produksi mencapai 877 ribu unit per tahun yang menyerap tenaga kerja 1.500 orang. Selain itu terdapat juga tiga industri bus listrik.

“Kami juga mengajukan permohonan dukungan untuk industri kendaraan listrik dalam negeri Ke Bappenas. Telah diusulkan Surat Dirjen ILMATE ke Deputi Bidang Ekonomi Bappenas mengenai permintaan dukungan koordinasi dan sinkronisasi program penganggaran pengadaan KBLBB K/L terkait agar merujuk pada kemampuan industri dalam negeri,” ujar dia.

Sebagai tahap persiapan lain, Restu bilang pihaknya juga mendukung langkah sejumlah pihak yang melakukan uji coba sebagai upaya dukungan terhadap industri kendaraan listrik.

Ia menambahkan pemerintah telah mengeluarkan peta jalan terkait pembangunan infrastruktur pengisian daya baterai dengan skema pada 2020 sebanyak 309 unit, 2025 menjadi 4.227 unit, dan 2030 menjadi 12.255 unit.

“Jadi secara umum Indonesia telah siap masuk ke era mobil listrik, dan hal ini ditandai dengan telah diselesaikannya [sejumlah] regulasi dukungan bagi tumbuh kembangnya industri mobil listrik di Indonesia,” kata Restu.

Restu menuturkan pengembangan mobil listrik di Indonesia bukannya tak punya tantangan. Menurut dia tantangan saat ini adalah membuat harga mobil listrik terjangkau meski pemerintah tak memberi subsidi secara langsung.

Pemerintah tidak memberikan subsidi secara langsung kepada konsumen yang hendak membeli kendaraan listrik seperti dilakukan berbagai negara. Insentif dari pemerintah saat ini hanya untuk pelaku industri, namun dengan syarat harus menanamkan investasi di Indonesia.

Pada 2020 warga Indonesia sudah bisa mendapatkan mobil listrik seharga Rp600 jutaan yang ditawarkan Hyundai. Hal ini sebuah perkembangan positif sebab sebelumnya banderol mobil listrik di atas Rp1 miliar.

Harga Rp600 jutaan sudah bisa memperluas pasar mobil listrik sebab itu bisa menarik perhatian konsumen yang sudah mengincar mobil seperti SUV Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport, sedan Honda Accord, atau mobil murah merek Eropa macam Mercedes-Benz A-Class atau Volkswagen Tiguan.

Pemakaian mobil tanpa knalpot juga didorong pejabat pemerintahan yang sudah mulai menggunakan mobil listrik Hyundai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memilih Hyundai Ioniq Electric sebagai mobil dinasnya.

“Tantangan berkembangnya mobil listrik adalah pada tingkat harga mobil listrik yang masih tinggi, di samping pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan subsidi langsung,” kata Restu.

“Sebagaimana data penjualan mobil di Indonesia, mayoritas mobil yang dibeli masyarakat Indonesia adalah pada kisaran Rp200 juta sampai Rp300 juta,” katanya kemudian.

Banyak pihak setuju mobil listrik bakal jadi primadona di pasar otomotif jika harganya selevel mobil terlaris di Indonesia, Toyota Avanza. Namun untuk mencapai itu butuh waktu dan banyak syarat terpenuhi dalam skala industri.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menambahkan mobil listrik murni tak bisa sepenuhnya langsung diterapkan di Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebab Indonesia bukan negara dengan wilayah kecil.

“Indonesia bukan negara yang wilayahnya kecil seperti Singapura, Indonesia itu besar,” kata Nangoi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai pemerintah cukup apik dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Hal ini kata Bima sebab pemerintah mempertimbangkan bahan baku utama pembuatan kendaraan listrik, yakni baterai, yang banyak berada di Indonesia.

Bima melanjutkan jika industri mobil listrik bisa dimulai dalam wakti dekat, pasar yang dituju untuk tahap pertama sebaiknya ekspor. Sebab diprediksi Bima membentuk pasar mobil listrik di dalam negeri butuh waktu lebih panjang.

“Ya infrastruktur kan belum siap, terus harganya, dan hal lainnya. Aftersales-nya juga. Ya untuk sementara ekspor dulu lebih baik,” kata Bima.

Bima menerangkan ekspor juga jangan hanya mengincar dalam skema CBU saja. Dia menyebut juga harus menjadi negara yang sanggup menjadi pemasok komponen kendaraan listrik dunia.

“Misal produksinya di Tesla tapi komponen seperti baterai ada dari Indonesia. Jadi ini bisa masuk ke sana. Insentif juga lebih baik diarahkan untuk ekspor orientasinya seperti kemudahan ekspor dan pembiayaannya,” kata Bima.

Perkembangan Industri Baterai

Restu melanjutkan pemerintah juga terus melakukan penjajakan guna menarik investasi asing untuk melakukan pembangunan industri baterai di dalam negeri.

“Dalam hal ini Pemerintah berharap dalam waktu dekat akan ada investasi terintegrasi mulai dari pertambangan, pengolahan [smelter], pemurnian [refining], precursor, katoda, dan industri sel baterai di Indonesia,” ucap Restu.

Restu melanjutkan industri baterai juga telah dimulai dengan skema penanaman modal dalam negeri melalui perusahaan International Chemical Industry yang punya kapasitas produksi 256 MWh per tahun.

Kata Restu seharusnya proses pengadaan alat kerja untuk uji bebas dilakukan September 2020, namun tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Namun demikian, pandemi Covid-19 global menyebabkan proses pengadaan alat dan kedatangan tenaga ahli untuk set up peralatan tersebut menjadi terhambat sehingga target commisioning [uji bebas] diundur menjadi Februari 2021 dan target produksi di bulan berikutnya atau Maret 2021,” kata Restu.

sumber: cnnindonesia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s