JAKARTA – CEO Surplus.id Muhammad Agung Saputra mengaku telah melihat adanya banyak gerakan terkait penanganan food waste (sampah makanan) di Indonesia. Namun, menurutnya dari sisi kebijakan sampah makanan masih jauh tertinggal dari negara lain.
Agung menyebut, di luar negeri ada kebijakan pemerintah yang mengatur pelaku usaha atau bisnis tidak boleh menghasilkan sekian liter sampah makanan per hari atau per pekan dan ditegaskan dengan adanya hukuman.
“Jika menghasilkan lebih dari yang ditetapkan maka terkena denda, sehingga apa yang mereka produksi mereka harus habiskan hari itu sehingga itu menyatu kepada SDGs nomor 12 yaitu responsible, construction dan production,” ujar Agung dalam webinar Food Heroes Day, Sabtu (31/10/2020).
Dia menyebut tidak melihat adanya hukuman tegas terkait sampah makanan di Indonesia. Bahkan, dari survei yang dilakukan Surplus banyak pelaku usaha yang menolak dan lebih memilih menjual 100% dagangannya.
“Untuk di Indonesia masih belum ada kebijakan itu sehingga saat kita melakukan survei banyak pelaku usaha yang menolak karena menurut mereka mendingan dijual 100% dan kalau enggak laku dibuang saja toh juga enggak ada punishment dan enggak ada pelarangan,” katanya.
Agung menegaskan pentingnya kebijakan dan pengetatan terkait pengendalian sampah makanan di Tanah Air, di samping juga mengenai penggunaan plastik sekali pakai yang turut mempengaruhi lingkungan.
“Saya pribadi perlu ada kebijakan, pengetatan, di mana kalau dari sekarang yang masih diperhitungkan adalah penggunaan plastik sekali pakai, jadi harapannya ke depannya masalah food waste dibuat kebijakannya dan masalah lingkungan lain mengikut seperti electronic waste dan lain sebagainya,” ucapnya.
sumber: okezone.com
INDONESIA GREEN ENERGY 