Omnibus Law Perkuat Kebijakan Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen kampus di Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020). Dalam aksinya mahasiswa menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha serta meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut dan menggantikan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). ANTARAFOTO/Arif Firmansyah

JAKARTA – Pemerintah terus terbuka menjelaskan kepada pengusaha eksisting Tanah Air berkaitan sinkronisasi kebijakan undang-undang sapu jagat yang tidak menyalahi konvensi internasional dan nasional. Mayoritas kalangan penolak terjadi akibat misinterpretasi kebijakan.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, pihaknya telah menerima surat terbuka yang dilayangkan 59 perusahaan eksisting di Tanah Air yang menyoroti langsung isu lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Surat terbuka tersebut berasal dari 36 perusahaan investasi pasar modal dan 23 perusahaan buyers produk ekspor nasional.

Pemerintah menjelaskan, seperti seluruh negara dunia, Nusantara selalu ingin melakukan pembangunan ekonomi secara seimbang dengan yang tumbuh berdampingan dengan menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

“Ketiganya tetap menjadi inti dan basis pertumbuhan nasional kita dan seperti seluruh dunia kita mengakui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG,” katanya dalam Soft Launching Digital Platform Inalac Bussines Forum 2020, Jakarta, Jumat (9/10).

Ia memaklumi kesalahan penafsiran kerap terjadi karena kebijakan ini memuat pasal dan penjelasan yang cukup komprehensif yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Apalagi, beberapa pihak hanya membaca sekilas dan tidak secara utuh.

“Draf UU Ciptaker setebal 900 halaman memang tidak mudah,” ujarnya.

Gambaran besarnya, UU Ciptaker menyempurnakan UU 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 41/2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Begitu juga UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mahendra menjabarkan, selain menyempurnakan dan menjaga elemen dasar perundangan lama, pihaknya juga meyakinkan bahwa beragam beleid konsisten dengan konvensi internasional, seperti iklim yang diatur PBB, keragaman hayati, hak ekonomi sosial budaya, hingga kesepakatan ketenagakerjaan atau ILO secara spesifik.

Pemerintah mencontohkan pasal 22 Ciptaker secara gamblang tidak menghilangkan izin atau persetujuan lingkungan dan analisis dampak lingkungan atau amdal kepada investor serta pelaku berizin usaha.

“Kalau tidak begitu ya tidak tepat. Malah amdal mesti dibuat dengan data ilmiah dan melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat di proyek investasi, kegagalan proses ini berujung pada pencabutan izin usaha,” katanya.

Pasal yang sama juga mensyaratkan investor untuk menyiapkan dana rehabilitasi lingkungan. Dana tersebut akan dipakai untuk mitigasi dan memperbaiki lingkungan manakala terjadi akibat dampak buruk investasi tertentu.

Pasal 36 Ciptaker juga menjunjung nilai strategi hutan tropis untuk mengatasi iklim, degradasi hutan, maupun risiko keragaman hayati. Bahkan, Ciptaker mengamandemen Uu 41/1999 dengan tuntutan penginderaan jauh berbasis teknologi satelit dalam menetapkan kawasan hutan.

Sementara, beleid juga pada pasal 81 memastikan waktu kerja wajar sesuai pasal 77 UU 13/2003 yang tidak melebihi 48 jam/minggu sebagaimana diwajibkan konvensi 116 ILO.

Lanjutnya, bahkan Ciptaker menyediakan waktu kerja fleksibel untuk sektor tertentu seperti ekonomi digital. “UU berikut juga tetap menjamin pembayaran gaji selama cuti, cuti lahir, meninggalkan kerja karena menyusui dan cuti alasan keluarga dan agama,” ujarnya.

Ketentuan yang sama juga menjamin hak berserikat buruh mewakili anggota. Upah minimum juga diatur untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar mempertimbangkan situasi ekonomi dan inflasi di dalam negeri. Begitu pun pesangon yang menyesuaikan UU 13/2003 dan konvensi ILO 158.

Ciptaker juga mensyaratkan jaminan kehilangan kerja atau asuransi kerja yang akan memberikan uang tunai, informasi dan pelatihan kerja jika ter-PHK. Perjanjian kerja paruh waktu memberikan batasan ruang lingkup.

“Jadi jelas, justru kita berharap semua pihak yang bergerak di bisnis-ekonomi. Seyogianya, melihat omnibus law sebagai positif dan menyempurnakan beberapa persoalan dan kompleksitas legislasi dan peraturan,” katanya.

Lainnya konsisten dengan komit pembangunan berkelanjutan jadi Kemenlu akan mengirimkan suratnya ke-59 perusahan dan perwakilan kita di luar negeri akan berkomunikasi dan terus engage buyers

Ia berharap keterbukaan pemerintah terkait beleid ini disambut positif. Selain itu, pihaknya juga akan menggunakan perwakilan negara di luar negeri untuk terus menggaet investor.

“Sehingga pemahaman yang terang memersepsikan iklim investasi baik ke depan dan meningkatkan kepercayaan kepada Indonesia,” ujarnya. (KhairulKahfi)

sumber: validnews.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s