JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi dan meluncurkan program capacity building bagi negosiator Indonesia, yang akan ikut dalam forum tingkat global. Program ini diluncurkan bersamaan dengan perayaan Festival Iklim 2020.
Wakil Menteri LHK Alue Dohong menjelaskan, KLHK akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjalankan progam ini. Peningkatan kapasitas dinilai sangat penting, karena mereka akan mewakili Indonesia untuk menegosiasikan national interets bangsa terkait isu perubahan iklim di tingkat global.
“Dengan adanya program ini, kita semakin eksis di forum-forum global seperti ini,” kata Alue di acara Konferensi Pers Festival Iklim 2020 secara virtual, Rabu (7/10).
Lebih lanjut, Alue menjelaskan bahwa misi utama KLHK dalam program ini adalah agar para negosiator dapat memperjuangkan kepentingan bangsa. Salah satu kepentingan bangsa yang harus diperjuangkan di tingkat global adalah, komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sampai 29% di 2030 dengan upaya sendiri, dan 41% melalui dukungan internasional.
“Ini penting karena Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap strategis, khususnya terkait dengan hutan tropis. Kita tahu bahwa elemen utama dri Nationally Determined Contribution (NDC) kita itu adalah kontribusi di sektor kehutanan dan tata guna lahan,” ujar dia.
Kemudian, nilai penting lainnya adalah memperjuangkan keadilan dalam melakukan perubahan iklim antar negara maju dan berkembang.
Alue berharap, para negosiator Indonesia bisa memberikan pressure kepada negara-negara maju bahwa tidak hanya sektor kehutanan ataupun hutan tropis yang berkontrubusi besar terhadap penanggulan perubahan iklim, tapi juga industri transportasi dan energi yang ada di negara annex I.
Diketahui, annex I adalah negara-negara yang menyumbangkan GRK terbanyak akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an, seperti Amerika Serikat, Austarlia, Jerman, Inggris dan negara maju lainnya.
“Kita harus kuat menyuarakan kepentingan Indonesia agar tidak terjadi yang disebutkan pengalihan tanggung jawab dari negara annex I ke negara non annex, itu paling penting bagi kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, negara berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Maka dari itu, penting negara annex I ikut mendukung negara berkembang melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Dampaknya seperti naiknya permukaan air laut, terjadi bencana alam dan lain sebagainya yang membutuhkan pembiayaan besar. Dan itu tidak hanya tanggung jawab bangsa ini, tapi juga global terutama negara maju,” jelasnya. (Maidian Reviani)
sumber: validnews.id
INDONESIA GREEN ENERGY 