Jakarta: Indonesia memiliki target bauran kebijakan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di 2025. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 10 ribu megawatt (MW).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan dalam beberapa tahun terakhir share pengembangan EBT meningkat hampir 20 kali lipat dari 4,38 persen di 2014 menjadi 9,15 persen di 2019.
Namun, jika dilihat lebih dalam, beberapa tahun terakhir pengembangan pembangkit EBT hanya tumbuh 500 MW per tahun. Artinya, kata Toto, jika tidak ada upaya ekstra, maka lima tahun ke depan di 2025 hanya ada tambahan sekitar 2.500 MW.
“Padahal untuk capai target 23 persen ini kita harus ada tambahan sekitar 10 ribu MW,” kata Toto dalam Bimasena Energy Dialogue, Senin, 28 September 2020.
Itu pun, kata Toto, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga tambahan pembangkit EBT hanya ditargetkan sebesar 6.000 MW. Artinya masih ada selisih sekitar 3.000-4.000 MW untuk mencapai 23 persen.
“Kita harus mencari berbagai terobosan supaya EBT naik, namun ekonomi berkembang dan harga kompetitif,” ujar Toto.
Dirinya mengatakan jika dibanding negara tetanga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, pengembangan EBT berbasis angin dan matahari misalnya, masih jauh tertinggal. Kapasitas di Indonesia masih sebesar 200 MW. Sementara di Thailand sudah mencapai 2.000 MW dan Vietnam 4.000 MW.
Padahal, sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi energi matahari yang cukup besar dan hampir tersebar di seluruh wilayah.
Upaya Mencapai Target
Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai upaya untuk mencapai target 23 persen. Pertama meningkatkan sistem energi masa depan yag bersih dan berkesinambungan berbass EBTKE, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah.
“EBT enggak bisa dikembangkan sendiri-sendiri, perlu diintegrasikan dengan kegiatan ekonominya sehingga inilah yang menimblkan dampak pada ketahanan, kedaulatan, kemandirian energi,” tutur dia.
Kedua memperkuat kebijakan untuk membangun a level playing field untuk EBT. Ketiga peta jalan pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-pasar EBT yang baru.
Keempat, fasilitas pendanaan murah untuk investasi EBTKE dan kelima perbaikan tata kelola pengembangan EBT dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait agar harga pembangkit EBT lebih kompetitif.
sumber: medcom.id
INDONESIA GREEN ENERGY 