6.885 Desa Rentan Terdampak Perubahan Iklim

.

JAKARTA – Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Sri Tantri Arundhati, menyebut, ada 6.885 desa yang memiliki kerentanan tinggi terdampak perubahan iklim. Berdasarkan data KLHK, 6.885 (8,20 persen) dari 83.931 wilayah desa, berpotensi tinggi terdampak bencana. “Rentan itu kalau tidak punya kapasitas adaptasi atau mitigasi soal…

“Rentan itu kalau tidak punya kapasitas adaptasi atau mitigasi soal dampak perubahan iklim,” ujar dia, Rabu (23/9).

Tantri melanjutkan, rentan tersebut juga bisa diartikan jika desa yang dimaksud, memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim. Mayoritas desa saat ini atau sekitar 75.687 (90,18 persen) berada di kondisi dengan tingkat kerentanan sedang. “Tapi itu bukan berarti baik, karena bisa menjadi berisiko tinggi atau sangat tinggi jika tidak ditangani,” ujar dia.

Menyoal perubahan iklim, kata Tantri, selama ini mitigasi memang menjadi perbincangan utama. Namun, karbondioksida yang tidak tersalurkan kembali dari bumi, dia menyebut, akan bertahan lebih dari 100 tahun dan berdampak pada manusia dan wilayahnya.

“Dampak itu bisa banjir dan longsor, dengan intensitas dan semakin buruknya bencana yang sering,” kata dia. Tantri mengatakan, masyarakat dengan ekonomi rendah lebih rentan terdampak perubahan iklim. Bahkan, risiko yang didapat masyarakat ekonomi rendah sangat besar di daerah tertentu.

“Data potensi desa dari kami, ada masyarakat ekonomi rendah juga yang rentan terhadap perubahan iklim. Contohnya bencana banjir,” kata dia. Menurut dia, selama ini intensitas menyoal bencana di Indonesia juga cenderung semakin buruk. Sehingga, jika adaptasi dan mitigasi tidak diperbaiki, banjir, longsor dan bencana alam lainnya akan semakin intens terjadi.

“Contohnya banjir 1 Januari lalu, kemudian banjir bandang di Sukabumi kemarin. Ini kita lihat ada perubahan ekstrem,” kata dia.

Dengan pertimbangan itu, dia menegaskan, lebih dari 90 persen wilayah desa lainnya, harus segera diantisipasi. Utamanya, agar berubah ke tingkat kerentanan yang sangat rendah. 

Menurut Sri Tantri  masyarakat dengan ekonomi rendah lebih rentan terdampak perubahan iklim. Bahkan, risiko yang didapat masyarakat ekonomi rendah ia sebut sangat tinggi di daerah tertentu. “Data potensi desa dari kami, ada masyarakat ekonomi rendah juga yang rentan terhadap perubahan iklim. Contohnya bencana banjir,’’ kata dia.

Dia menjelaskan, masyarakat ekonomi rendah akan semakin terpukul oleh ekonomi ataupun bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim, seperti banjir ataupun longsor. Hal itu berbeda dengan ekonomi menengah ke atas, yang ia nilai masih bisa beradaptasi dengan bencana yang tidak bisa dihindari.

‘’Untuk orang kaya mereka bisa pindah ke hotel atau ke mana. Tapi yang sosial, atau ekonominya tidak sanggup untuk ke hotel, tentu dia adalah masyarakat sangat rentan,’’ ungkap dia.

Pemahaman masyarakat ekonomi rendah, kata dia, juga masih terbatas menyoal perubahan iklim. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan untuk meningkatkan program kampung iklim, sebagai upaya edukasi dan penanganan.

‘’Pengurangan risiko bencana itu sama dengan mitigasi bencana, yang juga serupa dengan adaptasi,’’ tambahnya.

Adaptasi, menurut dia, berkaitan dengan bagaimana masyarakat berupaya jika dampak yang ada adalah bencana. Beberapa faktor adaptasi yang nyata, menurutnya adalah peningkatan ketahanan pangan, melawan kekeringan dan lainnya. “Dan di mitigasi lebih kepada pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. Pengamanan energi terbarukan dan konservasi energi, hingga budidaya pertanian,’’ ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, terjadi anomali di Indonesia pada 2020. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, pada September tahun lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah Kalimantan. Namun, pada September tahun ini tak terjadi hal tersebut.

“Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sekarang masih hujan, padahal tahun lalu sepanjang rute yang kami lalui dari mulai Banjarmasin kemudian ke Palangkaraya sepanjang rute penerbangan nyaris kami terkepung kabut asap,” ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (22/9). Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta. September tahun lalu, curah hujan di ibu kota Indonesia itu tak tinggi. Sehingga menyebabkan kualitas udara saat itu buruk.

Hal tersebut tak terjadi pada September 2020, di mana kualitas udara di DKI Jakarta cenderung lebih bersih. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan pandemi Covid-19. “Karena faktor pandemi temperatur kendaraan kurang, tetapi adalah curah hujan kita saksikan kemarin mulai dari siang sampai sore bahkan di beberapa tempat terjadi banjir,” ujar Doni.

Meski begitu, BNPB dan pihak terkait lainnya tetap bersiap menghadapi potensi bencana yang ada. Khususnya di daerah yang memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi. “Untuk mempersiapkan diri lebih siap lagi sehingga bisa mengurangi risiko dan bisa menghindari terjadinya kerugian harta benda dan khususnya korban jiwa,” ujar Doni.

Kondisi banjir

Sementara, Pemkab Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu. Hal ini untuk mempercepat penanganan bencana. Selain itu didirikan posko penanganan banjir bandang di Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. ” Masa tanggap darurat bencana akan berlangsung selama sepekan,” ujar Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Rabu (23/9).

Tanggap darurat seminggu tersebut sudah sesuai standar. Namun status itu nantinya bisa diperpanjang lagi tergantung perkembangan di lapangan.

Di sisi lain Marwan menduga batang kayu yang tergerus arus pada saat banjir bandang terjadi berasal dari pohon yang baru ditebang. Apalagu, berdasarkan laporan Dandim setelah mengecek lapangan bencana ini diduga akibat dari cekungan air yang dindingnya bobol akibat hujan besar.

Sehingga sebagian material banjir berupa pohon ini masih bergetah, masih baru ikut terbawa banjir. Namun untuk memastikannya pemkab akan evaluasi dengan membentuk tim dan akan menyisir sepanjang alur sungai. Khususnya apakah ada perubahan fungsi hutan diatas atau tidak.

Bupati meminta kepada masyarakat untuk tidak mendirikan rumah ke sempadan sungai. Sebab hal itu dapat membahayakan keselamatan warga sendiri.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman menambahkan, warga yang terkena dampak banjir sebagian besar kini tinggal di rumah saudaranya yang lebih aman. Selain itu ada yang tinggal sementara di masjid dan sarana umum lainnya.

Pemkab Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu. Tanggap darurat ini diberlakukan untuk mempercepat penanganan bencana.

Selain itu, didirikan posko penanganan banjir bandang di Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug. “Masa tanggap darurat bencana akan berlangsung selama sepekan,” ujar Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. Namun, status itu nantinya bisa diperpanjang lagi tergantung perkembangan di lapangan.

sumber: republika.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s