RUU Energi Terbarukan Disorot, Disebut Ada Pasal Selundupan

Gedung DPR

Jakarta – Perusahaan nuklir di Indonesia, ThorCon International Pte Ltd, mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sedang dibahas DPR. RUU EBT dinilai merugikan investor Indonesia di bidang ketenaganukliran.


“RUU EBT ini menunjukkan banyaknya ketentuan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Induk Nuklir, yaitu UU 10/1997. Semua hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan merugikan pihak investor yang berminat melakukan investasi di bidang ketenaganukliran, tetapi juga untuk negara dan badan-badan yang telah ditugaskan oleh UU 10/1997,” ujar Kepala Perwakilan ThorCon International Pte Ltd, Bob S Effendi, dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2020).

“Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat pasal-pasal yang diselundupkan yang telah mencederai ketentuan dalam UU 10/1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional. Kami berharap Batan dan Bapeten bisa lebih mengawal dan mendukung terbukanya investasi di bidang ketenaganukliran,” sambungnya.

ThorCon International Pte Ltd merupakan perusahaan Amerika Serikat di bidang ketenaganukliran. ThorCon International Pte Ltd juga digandeng oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengembangkan nuklir Indonesia.

Kembali ke persoalan RUU EBT, Bob menyoroti sejumlah pasal yang dinilainya tidak sesuai. Salah satunya terkait penjualan listrik dengan tarif bawah biaya pokok penyediaan (BPP) nasional.

“RUU EBT yang draf terbarunya (tertanggal 10 September 2020) yang sedang dalam pembahasan di DPR telah menunjukkan bahwa opsi terakhir terhadap nuklir dalam PP No 79 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan,” katanya.

Adapun pasal yang disoroti adalah Pasal 7 ayat 3 RUU EBT yang mana pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir dilaksanakan oleh badan usaha milik negara Khusus. “Hal ini menunjukkan adanya monopoli dalam hal pembangunan PLTN oleh BUMN khusus tersebut, jelas ini merupakan pasal yang diselundupkan,” tegasnya.

Menurutnya, dengan munculnya aturan terkait BUMN khusus itu bisa menutup investasi yang akan masuk ke Indonesia. Padahal pemerintah pusat menggencarkan investasi seluas-luasnya dan aturan ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah.

Selain Pasal 7 ayat 3, dia juga menyoroti pada ayat 5. Dia mengatakan pasal itu bertentangan dengan UU ketenaganukliran yang berlaku saat ini.

“Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenaganukliran Pasal 13 ayat (4) yang mengatur bahwa pembangunan reaktor nuklir komersial yang berupa PLTN ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Diksi persetujuan dalam RUU EBT tersebut bertentangan dengan diksi berkonsultasi dalam UU Ketenaganukliran yang telah berlaku. Apabila nantinya dalam hal pembangunan PLTN, pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana yang dituliskan dalam RUU EBT, dikhawatirkan akan mudah dipolitisasinya pembangunan PLTN ini, yang akan berujung kepada voting di DPR,” katanya.

Pasal yang disoroti selanjutnya adalah Pasal 9 dan Pasal 12 ayat 2 RUU EBT. Dia menyoroti pembentukan Majelis Pertimbangan Daya Nuklir untuk memperhatikan keselamatan ketenaganukliran nasional. Ini, menurutnya, tumpang tindih karena tugas keselamatan ini sudah diemban oleh Bapeten selaku pengawas.

“Seharusnya majelis tersebut lebih mendorong kebijakan nuklir, bukan bicara keselamatan, maka seharusnya bisa lebih implementatif dan operasional bukan dalam bentuk majelis yang hanya memberikan pertimbangan atau sama sekali ditiadakan mengingat sudah adanya Badan Tenaga Nuklir Nasional,” pungkas Bob.

sumber: detik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s