Karpet merah pengembangan pembangkit nuklir dalam RUU EBT

Karpet merah pengembangan pembangkit nuklir dalam RUU EBT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah bersama dengan DPR RI tengah membuat Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Yang menarik, payung hukum energi hijau ini memuat tentang pengembangan pembangkit daya nuklir.

Dalam draft RUU EBT yang diterima Kontan.co.id. Pada Bab IV disebutkan bahwa nuklir merupakan energi baru.  Di pasal 7 beleid ini merinci: Ayat 1, nuklir sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir. 

Ayat 2, pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud terdiri dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir.

“Ayat 3, pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara khusus (BUMNK),” terang isi draf RUU EBT yang keluar tertanggal 10 September 2020 ini.

Ayat 4, pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit panas nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Ayat 5, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ayat 6, Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik negara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk mendukung jalannya ketentuan itu, di Pasal 8 disebutkan bahwa: Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Adapun badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Asal tahu saja, RUU EBT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 dan menjadi Prolegnas Prioritas pada 2020 ini. 

Menanggapi draf RUU EBT ini, Bob S. Effendi, Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd menyampaikan, dengan adanya RUU EBT itu menunjukkan bahwa opsi terakhir terhadap Nuklir dalam PP No. 79 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan. “Dalam pertimbangan RUU EBT tersebut, yang mana Nuklir menjadi bagian di dalamnya telah diakui bukan hanya sebagai energi yang bersih tetapi juga sebagai energi yang ramah lingkungan,” terangnya kepada KONTAN.

Tetapi, kata Bob, dalam draft tersebut terdapat beberapa permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Sebab, dapat membuat mundurnya sektor ketenaganukliran khususnya bagi swasta yang ingin berinvestasi di bidang ketenaganukliran. Salah satunya yakni ThorCon International, Pte. Ltd. 

Terdapat beberapa permasalahan dalam draft RUU EBT tersebut antara lain memunculkan kekuatiran bagi badan usaha swasta yang berminat melakukan investasi pada PLTN yakni pada ketentuan Pasal 7 Ayat 3 RUU EBT yang mana Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara Khusus.

Hal ini menunjukkan adanya monopoli dalam hal pembangunan PLTN oleh BUMN Khusus tersebut. “Jelas ini merupakan pasal yang diselundupkan,” terangnya.  

Bukan hanya itu, ketentuan tersebut juga melanggar UU No. 10 tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran yang membuka peluang untuk BUMN, Swasta dan Koperasi dapat membangun PLTN. 

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 Ayat 3 diasumsukan bahwa pembangunan PLTN akan dibiayai oleh APBN melalui BUMN Khusus tersebut, yang sampai saat ini rasanya tidak realistis karena tidak adanya kejelasan anggaran untuk pembangunan PLTN dalam APBN.  “Serta akan menutup investasi yang akan masuk untuk bidang ketenaganukliran yang mana pada banyak sektor lainnya perihal investasi sedang digencarkan untuk dibuka seluas-luasnya oleh Pemerintah,” terangnya.

Permasalahan selanjutnya adalah dalam Pasal 7 ayat (5) RUU EBT yang mengatur bahwa Pembangunan PLTN ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan DPR. 

Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenaganukliran Pasal 13 ayat (4) yang mengatur bahwa pembangunan reaktor nuklir komersial yang berupa PLTN ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. 

Diksi persetujuan dalam RUU EBT tersebut bertentangan dengan diksi berkonsultasi dalam UU Ketenaganukliran yang telah berlaku. Apabila nantinya dalam hal pembangunan PLTN Pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana yang dituliskan dalam RUU EBT, dikuatirkan akan mudah dipolitisasinya pembangunan PLTN ini, yang akan berujung kepada voting di DPR. 

Selanjutnya, Pasal 9 RUU EBT bicara tentang galian nuklir yang rasanya tidak relevan masuk dalam UU EBT yang tidak hubungan dengan energi tetapi pertambangan. Perihal galian nuklir sudah dibahas dalam Pasal 9 UU Ketenaganukliran.   

Kemudian Pasal 12 ayat (1) RUU EBT juga memunculkan permasalahan di mana untuk menjamin terselenggaranya keselamatan ketenaganukliran nasional, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Daya Nuklir yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang sudah terbentuk berdasarkan UU No 10 /1997 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta kompetensi dalam memastikan keselamatan di bidang ketenaganukliran.  

sumber: kontan.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s