Aspek Lingkungan Tak Boleh Dikesampingkan Dalam Pembangunan

Dua anak melihat mangrove yang baru ditanam di Pantai Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat, Senin (3/8/2020). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 47.925 ha melalui APBN dan selanjutnya akan melakukan minimal 1.000 ha per tahun. ANTARAFOTO/Iggoy el Fitra

JAKARTA – Direktur Lembaga Riset Independen Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya mengatakan, pembangunan ekonomi nasional tidak boleh mengesampingkan faktor lingkungan. Jika terjadi, hal tersebut akan memberikan dampak jangka panjang. 

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan manusia yang merupakan pemutar ekonomi, namun ada lingkungan yang tetap harus diperhatikan. Sebab, pembangunan yang sifatnya business as usual, akan berbahaya bagi lingkungan. 

Maka dari itu, ia mengatakan, agar kerusakan alam dan lingkungan karena pembangunan ekonomi tidak terjadi, maka segala persoalan jangka panjang yang diprediksi bakal terjadi di Indonesia, perlu diatasi sedari sekarang. Jika tidak, hal itu tentu akan berdampak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

Tantangan Indonesia ke depan menurut laporan berjudul ‘New Elevation Data Triple Estimates Of Global Vulnerability To Sea-Level Rise And Coastal Flooding’ pada 2019 lalu adalah naiknya permukaan air laut. Kata dia, pada tahun 2050 disebutkan bahwa sebagian besar permukaan laut di seluruh dunia bakal naik 50 sentimeter sampai 1 meter. 

“Indonesia adalah negara yang paling terpengaruh penduduknya, paling banyak, karena kita adalah negara kepulauan. Bukan hanya sekian pulau kecil, tapi Pantura banjir Rob yang sudah dialami Jakarta, Semarang, Surabaya bakal semakin kena. Ini tantangan besar yang perlu juga direspon,” kata Berly dalam diskusi “Mengapa PEN tidak Pro-Lingkungan” secara virtual, Rabu (16/9).

Kemudian, Indonesia juga bakal menghadapi krisis air. Menurut water.org, 1 dari 10 orang di Indonesia tidak dapat mengakses air bersih. 

Disebutkan bahwa, 10% pasokan air Indonesia berada di Pulau Jawa. Akan tetapi, tidak seimbang dengan jumlah populasi yang tinggal di sana. “Populasi di Pulau Jawa makin lama makin padat (60%). Sementara, (pasokan) airnya tidak banyak berubah,” ujarnya.

Lalu, Indonesia diprediksi akan mengalami krisis energi. Sebab, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020 ini telah mengungkapkan bahwa besaran cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 9,22 tahun. 

“Setengah konsumsi BBM kita diimpor, sementara transisi kita ke energi terbarukan sangat lambat. Ini akan terus berlanjut kalau hanya recovery back to old normal. Plus juga polusi, emisi CO2 terus belanjut,” pungkasnya.

Dan, adanya tantangan deforestasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo yang menandatangani kebijakan Moratorium Perizinan Kelapa Sawit lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tidaklah cukup. 

Pemerintah, kata dia, masih perlu banyak melakukan banyak upaya mengehentikan deforestasi. Karena, hilangnya hutan ini yang bakal meningkatkan intensitas kontak fisik satwa liar dengan manusia, seperti yang terjadi kasus covid-19. 

“Sudah moratorium dihentikan buka lahan untuk sawit, tapi jangan puas seperti itu,” ujarnya. 

Maka dari itu, kata dia, penting sekali pembangunan hijau dan mengedepankan aspek lingkungan. Sebab, hal itu dapat mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan. (Maidian Reviani)

sumber: validnews.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s