Butuh Perda Lingkungan Hidup

HARUS DIJAGA: Masyarakat ketika bermain di Agro Prak yang merupakan salah satu upaya penyediaan RTH untuk menjaga lingkungan hidup.

KOTARadar Trenggalek – Mengantisipasi dampak pembangunan bagi kelestarian lingkungan hidup, kini DPRD Trenggalek telah menyusun rancangan peraturan dan daerah (ranperda) lingkungan hidup. Ranperda ini diperlukan sebagai landasan guna melakukan kegiatan penyelamatan dan memberikan sanksi jika ada yang melanggar.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek Mugianto memaparkan pembahasan ranperda tersebut tersebut harus dilakukan segera, mengingat semua telah tahu bahwa di wilayah Trenggalek kini semakin hari semakin maju. Aktivitas pembangunan memicu beberapa kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti adanya home industry, bahkan adanya investasi lokal.

Perda ini dirasa sangat perlu untuk diarahkan agar dapat mengatur cara untuk mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya, jika ranperda ini telah resmi diundangkan, dunia usaha harus menaati kesepakatan bersama. “Dengan perda ini bukan berarti kami melarang masyarakat untuk berinvestasi di Trenggalek. Namun juga perlu diatur dari segi dampak lingkungannya,” katanya.

Itu bisa dimisalkan, jika ada perusahaan yang akan masuk dan mengelola sumber alam di Trenggalek, tentunya ada dampak lingkungan yang dihasilkan. Dampak tersebut seperti limbah yang mencemari sungai, polusi udara, dan sebagainya. Sehingga daripada terlambat, wakil rakyat berinisiatif mengatur perizinan. Perizinan tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi mulai dari penyediaan instalasi pengelolahan air limbah (IPAL), sistem pengolahan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), dan sebagainya.

Sedangkan hasil penyusunan ranperda tersebut, kini sudah dalam tahap finalisasi. Sehingga kini masih menunggu evaluasi oleh gubernur. Jika dalam evaluasi gubernur nanti sudah tidak masalah, bakal segera dilakukan pembahasan untuk mengesahkan perda itu. “Kami ingin ke depan dengan pertumbuhan industri yang ada, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti adanya pencemaran dan bencana alam. Sehingga setelah diparipurnakan, nanti perda bisa lamgsung diimplementasikan,” jelas ketua Komisi IV DPRD Trenggalek ini. (*)

sumber: jawapos.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s