Tiga Strategi DPR Lindungi Pembela HAM Lingkungan

Tiga Strategi DPR Lindungi Pembela HAM Lingkungan

JAKARTA – DPR mengakui, terus berupaya untuk mendukung reformasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Termasuk di dalamnya mencakup penguatan HAM di sektor sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memaparkan, upaya itu dilakukan dengan memasukkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Keenam beleid tersebut meliputi RUU Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Perubahan atas UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perubahan atas UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam kerangka strategi reformasi kebijakan, ada tiga strategi penguatan perlindungan pembela HAM sektor lingkungan. Seluruhnya berkaitan untuk menguatkan kembali produk hukum yang sudah ada saat ini.

“Pertama, memperkuat perlindungan bagi pembela HAM sektor lingkungan melalui perubahan UU No. 39/1999 tentang HAM. Misalnya, dengan menambahkan ketentuan tersebut di dalam bab khusus,” kata Arsul dalam diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Strategi berikutnya lanjut politikus PPP ini yaitu, memperkuat ketentuan perlindungan pembela HAM sektor lingkungan melalui perubahan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus, hal itu tercantum dalam Pasal 66 yakni, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Ini dimaksudkan untuk melindungi korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dengan begitu, akan mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata,” ucapnya.

Strategi ketiga yakni memasukkan ketentuan perlindungan bagi pembela HAM sektor lingkungan ke dalam RUU Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.

sumber: sindonews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s