Lahan bekas tambang jadi ladang energi, begini hitung-hitungannya Kementerian ESDM

Lahan bekas tambang jadi ladang energi, begini hitung-hitungannya Kementerian ESDM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan konversi sebagian lahan bekas tambang menjadi ladang untuk menanam tumbuhan penghasil energi atau memanfaatkannya menjadi lahan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Pelaksana Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, paling tidak ada tiga jenis pemanfaatan yang sudah dipetakan untuk program tersebut. Yakni untuk menyokong pengembangan biofuel, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Photovoltaic dan untuk pengembangan biomassa.

“Pak Menteri (ESDM) memberikan arahan kepada kita, terutama tambang batubara menerapkan konsep energy back to energy, dengan memanfaatkan lahan bekas tambang. Jadi ada pemulihan untuk fungsi ekologi, juga untuk fungsi renewable energy,” kata Sujatmiko dalam webinar yang digelar Jum’at (17/7).

Sujatmiko memang tidak membeberkan secara detail berapa luasan lahan bekas tambang yang bisa dikonversi, maupun seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dihasilkannya. Namun, dia memberikan gambaran sejumlah tambang yang dapat dimanfaatkan untuk program ini.

Sebagai contoh, untuk penanaman sawit dalam rangka pengembangan biofuel sudah dan dapat digarap di lahan bekas tambang PT Timah Tbk, PT Borneo Indobara, PT Arutmin Indonesia, dan PT Gunung Bayan Pratama Coal.

Sementara untuk PLTS atau photovoltaic dimanfaatkan di lahan bekas tambang PT Timah Tbk, PT Trubaindo Coal Mandiri, PT Indominco Mandiri, PT Bukit Asam Tbk, PT Adaro Indonesia, dan PT Borneo Indonesia.

Sujatmiko memang belum mengungkapkan berapa besar luasan lahan yang telah atau siap untuk dijadikan PLTS, dan potensi listrik yang dihasilkan dari PLTS di lahan bekas tambang tersebut. Namun ia kembali memberikan gambaran bahwa dalam 1 hektare lahan bekas tambang, paling tidak bisa menghasilkan 1 Megawatt (MW) setrum dari PLTS.

“Untuk PLTS rule of thumb-nya 1 ha lahan bisa menghasilkan kurang lebih 1 MW. Soal nanti berapa yang dibangun itu tergantung kebutuhan setempat, dan listrik dari renewable juga (menyesuaikan) RUPTL,” sebut Sujatmiko.

Dia pun mendorong agar perusahaan yang memiliki lahan bekas tambang atau lahan yang sudah tak aktif berproduksi, dapat memanfaatkannya sebagai ladang energi terbarukan. Secara praktis, kata Sujatmiko, pembangunan PLTS di lahan bekas tambang juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan listrik secara mandiri di wilayah pertambangan.

“Sebagai contoh di salah satu tambang Kalimantan Tengah, menggunakan genset untuk 7 MW, harga BBM dan transportasi berapa. Kalau bisa dibangun listrik di tambang sendiri, bisa mengurangi biaya energi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yuliarto Joko Putranto menegaskan, harus ada perbedaan antara pasca tambang yang dilakukan di dalam dan yang diluar kawasan hutan. Dia bilang, pasca tambang di dalam kawasan hutan harus dilakukan dengan pengembalian fungsi hutan pada kondisi optimalnya.

“Itu amanatnya. Tapi ketika di luar kawasan hutan, pasca tambangnya akan lebih fleksibel ketika dimanfaatkan untuk apa,” ungkap Yuliarto.

Dia pun memaparkan, saat ini ada 1.284 unit perizinan yang memakai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas total 584.138 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, luasan lahan yang telah dibuka adalah 96.311 ha dari 255 unit IPPKH.

Sementara itu, sudah ada 173 unit IPPKH yang telah memproses reklamasi dengan luasan 35.037 ha. Namun baru ada 27 unit IPPKH dengan luasan 2.279 ha yang telah serah terima atau dinyatakan berhasil.

Adapun berdasarkan data dari Kementerian ESDM, khusus untuk wilayah IPPKH tambang, luasnya mencapai 402.620 ha. Secara keseluruhan, total wilayah izin atau kontrak tambang di Indonesia mencapai 10,83 juta ha.

Seluas 6,75 juta ha merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan daerah melalui gubernur. Sedangkan wilayah IUP/PKP2B/KK yang diterbitkan oleh menteri seluas 4,07 juta ha. Bukaan lahan dari izin yang diterbitkan menteri mencapai 248.652 ha.

Sementara itu, lahan yang sudah direklamasi dari izin yang diterbitkan menteri seluas 82.476 ha atau 33% lahan yang dibuka sudah direklamasi. Sisanya, masih dipakai untuk area penambangan aktif dan sarana penunjangnya.

sumber: kontan.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s