Catatan Akhir Tahun, Aturan Mengenai Lingkungan Harus Dibenahi dan Dievaluasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Oraganisasi Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija) memberikan catatan akhir tahun terhadap beragam kebijakan lingkungan dari pemerintah. Mereka meminta perbaikan secara masif dan terstruktur mengenai temuan dugaan pwlanggaran aturan di sejumlah wilayah.

Ketua Pelija, MQ. Iswara mengatakan ada tiga catatan utama yang menjadi sorotan. Yakni mengenai Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak Bogor, pengananan sungai Citarum dan evaluasi moratorium penambangan liar di wilayah Jabar Selatan.

“Kami masih melihat perda KBU yang sudah direvisi perlu ada aturan hukum yang lebih detail berbentuk pergub (peraturan gubernur). Kondisi KBU masih terjadi degradasi kualitas lingkungan,” kata dia saat ditemui di kawasan Lengkong, Kota Bandung, Jumat (27/12).

Indikasi tata kelola di KBU belum baik adalah ketika musim hujan, beberapa wilayah di dataran rendah kerap banjir ketika hujan. Artinya, kawsasan di hulu belum menjadi lahan penanmpung air secara maksimal.

Tren ini pun masih terlihat di kawasan Puncak, Bogor yang dinilai pembangunannya sporadis. Bahkan, secara kasat mata bisa terlihat ada bangunan yang berada di atas lahan yang tingkat kemiringannya tidak sesuai..

“Kita juga bisa melihat pembangunan sangat masif kan. Itu belum tentu memiliki IMB,” imbuhnya.

Selain itu, ia menyoroti penanganan sungai Citarum yang akan lebih maksimal jika dibentuk sebuah badan khusus yang bersifat permanen. Ini tidak terlepas dari pentingnya keberadaan sungai tersebut bagi kehidupan 40 juta jiwa di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Satgas citarum sudah sangant baik, khsusunya dengan keterlibatan TNI.. tapi ini sampai kapan? Kan prajurit TNI punya tugas lain. Lebih baik ini dibuat badan agar kewenangannya besar. Kita akan menyampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat melalui DPRD juga bisa terkait,” kata dia.

Lalu, berkaitan dengan moratorium penambangan di kawasan Jabar Selatan yang tertuang dalam Perda nomer 28 tahun 2010, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merilis hasil kajiannya dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami berharap pemprov masih melakukan moratorium, dan segera merilis hasil kajiannya. Ini kan sampai sekarang belum ada. Aturannya bisa dievaluasi secara menyeluruh. Kalau hasilnya masih mengkhwatirkan, ini moratorium masih harus tetap dilanjutlkan,” ucap Iswara.

Advokasi Masyarakat

Pelija akan melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan. Program yang diiringi dengan edukasi ini akan berjalan efektif mulai tahun depan. Saat ini, mereka masih mengumpulkan data mengenai daerah mana yang masyarakatnya dirugikan oleh pencemaran lingkungan.

“sekarang sedang mendata. Khusunya di daerah industri atau yang ada pertambangan, seperti di Sukabumi, Cianjur. Karena banya masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka itu punya hak untuk menuntut secara hukum. Makanya kami akan coba bantu mulai tahun depan,” terang Iswara.

sumber: pojoksatu.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s