Walhi Bicara Kasus Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup

Konpers Walhi (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap sejumlah pelanggaran HAM yang dialami para pejuang lingkungan di Jawa.

Data Walhi menunjukkan setidaknya ada 146 kasus kriminalisasi yang menyasar pejuang lingkungan hidup di Jawa dalam lima tahun terakhir.

“Sebenarnya secara angka ini hanya fenomena gunung es yang dapat kita yakini bahwasanya pasti ada kasus atau fenomena yang lebih besar dari yang dimunculkan. Karena pertama l, dia hanya bicara dalam konteks Jawa, di luar pasti lebih besar dan itu bisa menjadi persepsi umum,” kata Manajer Tata Ruang dan GIS Walhi Nasional, Achmad Rozani, di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Rozani mengungkapkan, dari 146 kasus kriminalisasi yang terjadi, Jawa Timur menjadi lokasi dengan angka kriminalisasi tertinggi. Industri ekstraktif menjadi sektor penyumbang konflik tertinggi dengan tambang mencapai 52 persen dari total kasus kriminalisasi yang diadvokasi oleh Walhi.

“Dari sisi pelaku pelanggaran HAM, kepolisian masih mendapat ‘rapor merah’ paling tinggi (56 persen), baru kemudian disusul pelaku lainnya (preman, TNI, dan pemerintah),” ujarnya.

Rozani menyoroti program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih condong ke pembangunan infrastruktur. Menurutnya, mengejar pertumbuhan jangka pendek hanya akan membuat masalah baru di masa depan.

“Bagaimana kita melihatnya, pertama, secara kebijakan dan aturan belum ada upaya untuk negara berpihak pada perlindungan atas sosial, lingkungan maupun SDA itu sendiri. Kalau ini diteruskan, ini akan menyebabkan cost social yang lebih besar sehingga kelakuan kita di hari ini akan dibayar di periode-periode ke depan. Meskipun mimpi Indonesia 2045 akan membuat Indonesia maju,” ungkap Rozani.

Menurut Rozani, negara mulai mengesampingkan pola partisipasi masyarakat dalam sistem kontrol atau pendapat rakyat atas pembangunan. Akibatnya, kriminalisasi terhadap masyarakat yang lingkungannya terdampak pun tidak bisa dihindari.

“Bagaimana kriminalisasi terjadi, kemudian kembali lagi soal perlindungan, anti SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) belom pernah ditindaklanjuti. Kemudian ketika bicara instrumen lingkungan hidup strategis, baru 2016 diketuk. Artinya ada proses yang panjang. Tapi ketika bicara soal investasi, dia satu-dua bulan dia cepat,” jelasnya.

Rozani menyebut berbagai kebijakan ‘karpet merah’ yang menguntungkan negara terus difasilitasi di tengah beroperasinya proyek yang merusak lingkungan hidup. Selain kriminalisasi oleh negara, Walhi mencatat kasus kriminalisasi dilakukan pihak swasta dan lembaga pembiayaan.

“Berbagai perampasan ruang hidup ini terus meluas karena selain turut difasilitasi oleh negara, juga didukung oleh berbagai institusi keuangan-pendanaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam catatan kerja-kerja advokasi Walhi di Jawa, setidaknya lebih dari 40 lembaga pembiayaan (bank, bank pembangunan, lembaga investasi, dan lain-lain) yang turut terlibat dalam kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Walhi hari ini juga mengundang para pejuang lingkungan hidup, seperti petani dan warga yang terdampak proyek tambang, yang mengalami kriminalisasi. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami kriminalisasi atau ditahan pihak kepolisian saat berusaha melawan proyek-proyek yang merusak lingkungannya. (azr/fdn)

sumber: detik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s