Koster Cerita Lapor ke JK soal Reklamasi di Bali Bikin Mangrove Mati

Koster Cerita Lapor ke JK soal Reklamasi di Bali Bikin Mangrove Mati

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku melaporkan temuan kerusakan ekosistem bakau akibat reklamasi untuk pembangunan pelabuhan yang tidak tertib di Bali ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Koster mengatakan reklamasi yang tidak tertib itu membuat mangrove mati..

“Tanggal 28 Agustus saya mendampingi bapak Wapres waktu Hari Kebangkitan Teknologi. Waktu lewat flyover, di atas tol itu, saya lapor pada bapak wapres, ‘Saya lagi marah sama Pelindo’. Kenapa pak gubernur? Karena dia tidak tertib dalam menjalankan reklamasi akibatnya mangrove-nya mati saya bilang gitu,” kata Koster usai pelantikan anggota DPRD Bali, di Gedung DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (2/9/2019).

Koster mengatakan dirinya juga sudah menunjukkan lokasi matinya ekosistem bakau tersebut ke JK. Hasilnya, kata Koster, JK langsung menelepon pihak yang terkait dengan reklamasi itu.

“Yang mana Pak? Sudah selesai acara, balik lagi ngantar ke bandara Ngurah Rai, saya tunjukin yang di kiri yang sebelahnya (restoran) Akame. Beliau kaget, ‘Wah, kok jadi begini’, gitu komentarnya Bapak Wapres. Jadi beliau langsung nanya siapa yang melaksanakan. Pelindo III. Beliau langsung telepon Dirutnya dan Pelindo mengakui kesalahannya dan minta maaf,” tutur Koster.

Usai ditelepon JK, sore harinya Koster mengaku bertemu dengan pihak Pelindo III. Dia mengatakan Pelindo III mengakui kesalahannya dan bakal menyetop sementara proyek reklamasi itu.

“Dia mengakui kesalahannya, karena dia mengakui kesalahannya, saya minta agar dirut Pelindo agar mengungkapkan kesalahannya kepada masyarakat Bali, dia siap. Yang kedua setop sementara reklamasi dumping 1 dan dumping 2, ketiga pulihkan itu mangrovenya, dengan menata dulu kawasan supaya airnya bisa masuk, sekarang kan air nggak bisa masuk, mana bisa hidup mangrove-nya, sekarang tanam mngrove kalau nggak ada perawatan mana bisa hidup yang gede aja mati apalagi yang baru ditanam,” cetusnya.

Koster meminta persyaratan membangun kanal dipenuhi. Dia ragu penanaman yang dilakukan Pelindo bisa berhasil jika saluran airnya tidak dibenahi.

“Kalau sekarang dibenerin mana bisa, kalau airnya masih mengandung kotoran,” ujarnya.

Dia menyebut penyetopan sementara reklamasi sedang dibahas di Kemenko Kemaritiman. Dia minta proyek tersebut ditata ulang.

“Secepatnya, hari ini sedang di bahas di Kemenko Kemaritiman. Prinsipnya harus mengikuti instruksi gubernur dan Pelindo setuju dan mengakui kesalahannya. Dumping 1 dan 2 yang sudah direklamasi itu harus ditata ulang nanti kalau sudah itu harus dijadikan ruang terbuka hijau, nggak boleh di situ dibangun fasilitas pariwisata. Pelindo setuju, semua setuju karena perintahnya wapres,” tuturnya.

 

Dia juga meminta Pelindo tidak mengembangkan kawasan komersial di tanah reklamasi tersebut. “Pelindo nggak boleh kembangkan bisnis di situ, hanya boleh urus pelabuhan saja,” tegas Koster.

Sebelumnya, permintaan menyetop reklamasi itu dilakukan Koster karena adanya temuan 17 hektare ekosistem bakau yang rusak di lahan reklamasi dumping 1 dan dumping 2 Pelabuhan Benoa, Bali. Pihak Pelindo mengakui adanya ekosistem bakau yang rusak, dan menyebut sudah melakukan penghijauan di lahan yang terdampak.

 

“Jadi kalau pada kondisi lapangan tidak memungkinkan menggunakan silt screen jadi kami menggunakan sandbar, seperti tanggul memutar karena silt screen tidak bisa saat surut itu dia tidak bisa, kan itu kl surut itu +1 sampai 0. Jadi kita membuat metode sand bar ini memang hampir sama,” kata VP Corporate Communication PT Pelindo III Wilis Aji Wiranata, Rabu (27/8).

“Tapi memang saat terjadinya pasang surut itu ada lumpur yang istilahnya mengalir ke lokasi mangrove. Nah itu yang membuat mangrove bagian depan terdampak itu di depan mungkin di depan-depan hanya sekitar 7 hektare-an, jadi bukan yang 17 (hektare) tidak. Ini langkah kami sudah kami lakukan akhir tahun lalu dan penanaman mangrove sudah kita teruskan,” sambung Wilis.

sumber: detik.com