Benarkah Aturan Jonan Menghambat Pengembangan Energi Terbarukan?

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Sepanjang 2017, Kementerian ESDM mencatat terdapat 70 penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP). Total kapasitas 70 pembangkit listrik EBT tersebut mencapai 1.214,16 Megawatt (MW).
Semuanya ditandatangani dengan menggunakan patokan harga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017. Berdasarkan beleid ini, harga jual listrik EBT dari IPP ke PLN harus lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik setempat.
Sebagai gambaran, BPP listrik di Jawa Barat saat ini Rp 866/kWh. Maka harga listrik dari pembangkit EBT di Jawa Barat harus di bawah angka itu.
Aturan buatan Menteri ESDM Ignasius Jonan ini diprotes beberapa asosiasi pengusaha energi terbarukan karena dinilai menghambat investasi.
Pada 22 Desember 2017, 20 orang pengembang EBT datang menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menyampaikan keluhan terkait Permen ESDM No. 50/2017.
Selain patokan tarif, persoalan lain yang mengganjal adalah kewajiban BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) dalam PPA. Skema ini mewajibkan pengembang menyerahkan pembangkit listrik kepada negara setelah kontrak habis. Dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan.
Dari 70 PPA listrik EBT yang sudah ditandatangani tahun lalu itu, kabarnya ada proyek-proyek yang terancam gagal karena tak bisa mendapat kredit dari bank akibat adanya skema BOOT ini.
Kementerian ESDM pun menjawab tudingan dari beberapa asosiasi energi terbarukan tersebut.
Berikut petikan wawancara khusus kumparan (kumparan.com) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana, di sela-sela kunjungan ke PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis (1/3).
Energi Baru Terbarukan di Pantai Baru, Bantul
Apa benar sebagian besar dari 70 proyek energi terbarukan yang sudah teken PPA pada 2017 lalu tak bisa mendapat pinjaman dari bank akibat skema BOOT?
Kami monitor untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi mereka. Suatu proyek kan harus melewati tahap financial close (penyelesaian pendanaan). Saya baru dengar memang ada beberapa yang kesulitan, tapi ada juga beberapa yang lolos.
Ini kan orang per orang kesulitannya, kekuatannya beda-beda. Untuk yang belum berhasil financial close, saya sudah minta ke Direktur Aneka EBT (Harris) untuk memfasilitasi apa masalah mereka. Kalau kita biarkan kasihan juga, sudah investasi pendahuluan. Kalau diperlukan kita duduk bareng dengan perbankannya. Kalau yang lain bisa, kenapa yang ini enggak? Saya penasaran itu saja.
Apakah perusahaan pengembang energi terbarukan berskala kecil sulit mencari jaminan selain pembangkit listrik itu sendiri?
Itu dia, bisa jadi. Tapi kan tidak harus aset pembangkitnya yang dijaminkan langsung, bisa saja aset yang lain. Masalahnya, ada kok pengembang yang bisa. Kita harus bisa menarik kondisi umum, kira-kira apa yang bisa kita bantu. Kalau masalah harga, semua sama-sama di bawah BPP. Kapasitas rata-rata juga di bawah 10 Megawatt (MW).
Bagaimana tindak lanjut dari pertemuan dengan Wapres JK pada Januari lalu?
Betul, ada 3 keberatan mereka. Masalah mekanisme pemilihan langsung, masalah tarif, dan skema BOOT. Tindak lanjutnya, mereka akan memberi masukan secara tertulis ke kementerian, artinya ke Pak Menteri (Jonan).
Kita ingin lihat usulannya apa? Kalau yang ini salah, yang benar bagaimana? Nanti kita cek dengan aturan yang ada. Intinya kita sangat terbuka menerima masukan, kita ngobrol, kita analisis mengenai apa yang mereka minta.
Apakah benar Permen ESDM No. 50/2017 ini menghambat pengembangan energi terbarukan?
Ada yang jalan juga kok dengan skema ini. Lumayan lho, dari 70 yang PPA tahun lalu itu sudah ada 17 proyek yang konstruksi, 2 proyek malah sudah COD (Commercial Operation Date/beroperasi secara komersial).
Kalau yang sudah financial close berapa proyek dari 70 PPA itu?
Paling tidak 19 proyek, 17 yang konstruksi berarti kan sudah punya uang dan 2 sudah COD. Kalau dari 70 itu kemudian hanya 17 dan enggak nambah lagi baru kita lihat ada apa.
Tujuh belas proyek itu juga bervariasi baik lokasi maupun kapasitasnya. Kalau misalnya mengelompok hanya di Jawa Barat, mungkin hanya workable di Jawa Barat. Tapi ini enggak kok.
Artinya pengembangan energi terbarukan masih bisa jalan dengan aturan ini?
Saya enggak perlu debat soal itu, faktanya sudah jalan kok, ada 17 yang sudah konstruksi. Misalnya UPC Renewables ini bisa jual listrik dari PLTB Sidrap fase II dengan harga kurang dari USD 7 per kWh.
Pemerintah mengklaim kewajiban BOOT ditetapkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Desember 2016 lalu. Apakah prinsip ‘dikuasai oleh negara’ itu harus sampai ke kepemilikan pembangkit listrik?
Skema BOOT ini kan multiinterpretatif, kalau orang menyamakan dengan amar putusan MK, yang dimaksud itu begini. Penguasaan negara sampai kepemilikan pembangkit.
Bukankah kontrol negara lewat penetapan tarif listrik, perizinan, dan wilayah usaha sudah memenuhi prinsip dikuasai oleh negara?
Enggak, kalau pengertian saya tidak begitu. Tapi misalnya begini, ada PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) di perkebunan sawit, kan pembangkitnya saja yang jadi milik negara, enggak mungkin sama perkebunan sawitnya juga. Hanya pembangkitnya saja. Apalagi kalau tananhnya sewa, punya orang lain lagi, masa dikasih ke negara juga?
Sumber: kumparan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s